Cara Mengenal pajak dan izin edar
Cara Mengenal pajak dan izin edar
Blog Article
Regulasi terbaru UU Cipta Kerja mengubah dan merevisi sejumlah aturan yang terkait dengan izin masuk TKA. Perubahan ini dinilai dapat memberikan stimulus dan mampu mendorong peningkatan investasi asing.
Salah satu upaya meminimalisir kesalahan pembuatan kode billing adalah dengan mengurangi pengisian handbook kode billing. Ia coba diimplementasikan melalui Coretax DJP dengan melekatkan proses bisnis pembayaran pajak dengan proses bisnis yang lain.
Melakukan registrasi melalui dan melakukan pengisian informasi pada menu daftar, dan electronic mail validasi akun dan user ID serta password untuk log-in.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
Masuk ke sistem OSS untuk mendaftar, dan melakukan pengisian facts pribadi, dan melakukan verifikasi e-mail
Aturan ini menegaskan bahwa aktivasi EFIN harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak boleh diwakilkan, demi menjaga keamanan data perpajakan.
Penundaan pelayanan; diberikan jika pemberi kerja TKA tidak mengikutsertakan TKA dalam method asuransi, jaminan sosial nasional, tidak melaporkan penggunaan TKA dan pendidikan pelatihan tenaga kerja pendamping.
Produk yang tidak bersertifikat halal harus mencantumkan label “belum bersertifikat halal” di kemasannya. Jadi meski bertahap, kewajiban ini bersifat mengikat di masa depan.
Proses pemberian izin edar dilakukan oleh Kepala BPOM dalam bentuk kode izin usaha notifikasi yang diawali dengan kode benua dan diikuti dengan angka yang memberikan informasi mengenai negara produksi, tahun notifikasi, jenis produk, dan nomor urut notifikasi.
Proses ini bersifat kolaboratif antara regulator, auditor, dan ulama. Hal ini memastikan bahwa aspek agama dan teknis berjalan beriringan dalam proses sertifikasi halal.
Karena dengan adanya pertumbuhan investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga sekaligus dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.
Pendirian usaha klinik bukan hanya soal menyediakan layanan kesehatan, tapi juga memastikan bahwa seluruh aspek legal, teknis, dan administratif dipenuhi. Dengan mengikuti prosedur yang benar—mulai dari perizinan OSS, kelengkapan dokumen tenaga medis, hingga standar fasilitas—Anda tidak hanya membangun bisnis yang sah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata pada sistem kesehatan masyarakat.
” yang sebelumnya sudah familiar digunakan menjadi pembiasaan menggunaan Coretax DJP. Tidak mengherankan jika wajib pajak banyak terlihat memenuhi kantor pajak. Kantor pajak pun gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait implementasi sistem Coretax DJP ini.
BPOM adalah lembaga resmi pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan atau mencabut izin edar produk. Jika suatu produk terbukti berbahaya atau tidak memenuhi ketentuan, BPOM berhak melakukan penarikan dari peredaran.